Blog

Ringkasan Tentang Pajak Negara

Sesuai Undang-undang Perpajakan di Indonesia, saat ini Pajak adalah kewajiban bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia dewasa.

Dengan slogan Pajak untuk pembangunan bangsa, secara teoritis Pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan (tax return). Tapi Pajak juga bisa kembali kepada masyarakat jika terjadi kelebihan pembayaran Pajak (tax refund). Pengembalian kelebihan bayar Pajak ini sebutannya restitusi.

Pada dasarnya, Pajak adalah sejumlah uang yang perlu kita setorkan kepada pemerintah. Jumlahnya tertentu sesuai cara perhitungan, berdasarkan dari setiap transaksi keuangan yang kita lakukan. Pajak terhitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai keseluruhan transaksi.

Indonesia menganut Perpajakan dengan asas self assessment, artinya setiap Wajib Pajak menghitung, meyetorkan dan melaporkan Pajak oleh pribadi sendiri. Atau meminta seseorang atau lembaga pekerjaan jasa yang mengerti Pajak untuk membantu mengerjakannya.

Dengan self assessment Wajib Pajak sebagian bisa berperan juga sebagai pemungut untuk jenis Pajak tertentu. Ketika kita menerima uang pungutan Pajak dari lawan transaksi, maka kita perlu menyetorkan dan melaporkan juga kepada pemerintah. Dalam hal ini kepada Direktorat Jendral Pajak.

Penyetoran bisa melalui bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan sesuai ketetapan pemerintah. Sedangkan pelaporan kita bisa melakukannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP/KPP Pratama) di unit kerja yang ada di masing-masing daerah atau melalui. Atau bisa juga melaporkan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Namun di era internet dan digital saat ini, semua kegiatan untuk melaksanakan kewajiban Perpajakan, kita bisa melakukan secara online. Kita bisa mengakses situs web resmi pemerintah Direktorat jenderal Pajak di pajak.go.id.

Wajib Pajak

Warga negara berusia dewasa, dengan sebutan Wajib Pajak (WP) harus memiliki NPWP. Jika tidak, maka ketika ada transaksi atau hal-hal berkaitan dengan Pajak, maka akan terkena Pajak sebesar 200% dari nilai Pajak seharusnya. Selain itu, warga negara yang tidak memiliki NPWP tidak bisa membuat pass port untuk bepergian ke luar negeri.

Di Indonesia Wajib Pajak terdiri dari 2 jenis :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Orang Pribadi juga terbagi, WP belum/tidak/pisah/cerai kawin dan WP kawin. Lalu kemudian bisa melihat jumlah tanggungan di dalam keluarga. Dalam hal ini biasanya anak. Ada fasilitas keringanan Pajak namanya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini PTKP yang berlaku bagi WP Pribadi adalah untuk gaji senilai 4,5 juta ke bawah.

Wajib Pajak Badan berlaku bagi badan usaha. Bentuk badan usaha semacam Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), setidaknya 2 bentuk badan usaha itu yang paling banyak ada di Indonesia. Tapi tetap berlaku juga bagi bentuk usaha lain semacam koperasi dan lainnya. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi sosial berbentuk yayasan juga ada aturan Pajaknya tersendiri.

Ada perbedaan mendasar WP Pribadi dan WP Badan. WP Pribadi menerima penghasilan dan bisa menggunakan uangnya setelah pemotongan Pajak. Sedangkan WP Badan bisa menggunakan uang dari penghasilan atau sumber lain terlebih dahulu. Baru kemudian bisa menghitung jumlah Pajak yang perlu untuk menyetorkan kepada pemerintah.

Kita bisa melihat bahwa dengan menjadi WP Badan kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari fasilitas keringanan Pajak. Pembahasan detailnya nanti jika kita ada kesempatan memungkinkan.

Jenis Pajak

Jenis Pajak negara secara ringkasan ada 2 jenis, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

PPN adalah Pajak yang kita setorkan saat kita membeli atau membayar suatu barang atau jasa. PPN berlaku saat ini adalah sebesar 11% dari DPP.

Sedangkan PPh adalah Pajak yang terpotong dari penghasilan kita. PPh mengambil dari semua sumber penghasilan ketika melakukan transaksi yang termasuk kategori Barang atau Jasa Kena Pajak.

Sangsi Pajak

WP Pribadi maupun WP Badan harus segera melaksanakan kewajiban Perpajakan setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika tidak, maka akan terkena sangsi sesuai peraturan perundang-undangan Pajak yang berlaku.

Sangsi bisa berupa awalnya peringatan untuk segera melaksanakan kewajiban Pajak. Selanjutnya sangsi juga bisa berupa denda, mulai denda ringan hingga harus membayar Pajak 200% lebih tinggi dari nilai Pajak seharusnya. Dan ada juga sangsi Pajak berupa kurungan badan atau penjara.

Ringkasan Tentang Pajak Luar Negeri

Jika WNI melakukan pekerjaan atau usaha di luar negeri, maka kegiatan penjualan barang tidak akan terkena Pajak. Sedangkan untuk pekerjaan atau usaha jasa akan terkena Pajak.

Ringkasan Tentang Pajak Ekspor – Impor Barang

Kegiatan ekspor barang terkena PPN 0%. PPh akan terhitung setelah kita menerima pembayaran hasil penjualannya. Dan untuk kegiatan impor barang, kita akan terkena PPN 11%, PPh sebesar 0%. Mengenai PPh Pasal 22 Impor, silahkan baca artikel Kalkulator Bea Masuk Impor.

Pajak dan Akuntansi

Perhitungan Pajak berdasar kepada transaksi keuangan yang kita lakukan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Oleh karena itu, maka sebaiknya kita bisa melakukan kegiatan pencatatan secara Akuntansi. Terutama bagi WP Badan.

Dengan demikian kita bisa melihat lebih jelas jenis-jenis dan transaksi-transaksi yang mengandung kewajiban Pajak. Ini juga berarti memungkinkan kita melakukan perencanaan dalam hal pembayaran. Dengan mengetahui transaksi dan menghitung Pajak terlebih dahulu, bisa untuk menghindari kesalahan pembayaran dan kelebihan transaksi maupun Pajak yang merugikan.

Bacaan Berguna

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ringkasan Tentang Pajak Negara

Jika pembaca mengalami kesulitan dalam hal Perpajakan, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Atau bisa juga menghubungi kami di nomor atau channel yang tersedia. Layanan Pengguna kamu akan senang membantu.

Yanthie Maryanti; Desain website oleh Cahaya Hanjuang

Dampak Negatif Pernikahan Siri

Pernikahan Siri bukanlah hal yang aneh lagi di kalangan masyarakat baru-baru ini. Berdasar pada pertimbangan dan alasan tertentu tidak jarang pasangan yang memutuskan untuk menikah siri atau juga disebut dengan pernikahan bawah tangan.

Walaupun pernikahan siri sah di dalam Agama, akan tetapi perlu perhatian juga dampak yang akan dialami di kemudian hari.

Dampak nikah siri untuk wanita :

1. Pernikahan tidak dianggap ada oleh negara karena tidak tercatat.
2. Status anak tidak jelas (secara keperdataan) yang berimbas ke psikologi anak. Walaupun sudah ada perubahan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menyatakan anak dari hasil nikah siri mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Tetapi ini tetap saja rentan untuk status anak tersebut yang orang tuanya tidak mempunyai status pernikahan resmi menurut negara.
3. Tidak punya hak waris (anak dari ayahnya).
4. Tidak bisa menuntut nafkah (secara hukum). Pada dasarnya, suami wajib menafkahi keluarga. Istri berhak menggugat suami yang tidak memberikan nafkah. Nah, kalau tidak ada bukti nikah maka tidak bisa menggugat suami.
5. Potensi perpisahan lebih besar, suami bisa saja meninggalkan istri sirinya tanpa bisa dituntut.
6. Berpotensi poligami, sangat mudah untuk suami berpoligami karena berdasar pada prinsip pernikahannya tidak tercatat negara.
7. Kemungkinan terjerat hukum pidana. Bila status laki-laki sudah menikah, pernikahan siri yang berlaku tanpa persetujuan istri pertama, maka bisa terjerat dengan pasal 279 KUHP. Begitu juga sebaliknya.

Sejumlah Alasan

Sejumlah alasan mengapa sebagian orang mungkin memilih untuk menikah siri.

1. Karena alasan keyakinan Dalam sejumlah keyakinan, pernikahan siri dianggap sah. Oleh karena itu, sebagian orang memilih untuk menikah siri agar bisa memenuhi tuntutan keyakinan mereka.
2. Untuk mempertahankan hubungan. Sebagian pasangan yang tidak dapat menikah secara resmi, misalnya karena alasan keuangan atau masalah keluarga, mungkin memilih untuk menikah siri untuk tetap mempertahankan hubungan mereka.
3. Untuk menjaga privasi. Menikah siri dapat memberikan pasangan privasi yang lebih besar karena tidak ada dokumen resmi atau pemberitahuan publik yang dikeluarkan.

Kerugian Lainnya Secara Umum

Sejumla kerugian dari menikah siri..

1. Tidak memiliki status hukum yang sah: Pernikahan siri tidak diakui secara hukum di banyak negara. Sehingga pasangan yang menikah siri tidak memiliki hak-hak hukum yang sama dengan pasangan yang menikah secara resmi. Ini termasuk hak waris, hak atas aset, dan hak asuransi.
2. Tidak memiliki perlindungan hukum. Pasangan yang menikah siri tidak dilindungi oleh undang-undang yang melindungi pasangan yang menikah secara sah. Ini termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak asuh anak.
3. Tidak mendapat pengakuan sosial. Pernikahan siri mungkin tidak diakui oleh keluarga atau masyarakat secara luas. Ini dapat mengakibatkan stigmatisasi dan kesulitan dalam memperoleh dukungan sosial.
4. Rentan terhadap penyalahgunaan. Karena tidak ada prosedur resmi yang terlibat dalam pernikahan siri, pasangan yang menikah siri rentan terhadap penyalahgunaan oleh pasangan mereka. Seperti penipuan atau penganiayaan.
5. Kesulitan dalam memperoleh dokumen penting. Pasangan yang menikah siri mungkin kesulitan dalam memperoleh dokumen penting seperti paspor, visa, atau akta kelahiran anak, karena pernikahan mereka tidak diakui secara hukum.

Dalam banyak kasus, kerugian dari pernikahan siri jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk menikah siri dan memeriksa aturan hukum negara.

Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti status tersebut, agar punya jaminan hukum terutama untuk masa depan anak.
Info selengkap nya silahkan hubungi tim_KMTH untuk konsultasi.

SALAM KMTH⚖️
MERAH PUTIHKU🇮🇩 INDONESIAKU♥

#diskusi_dan_edukasi
#Edukasi_hukum
#pojok_hukum_kmth

Dampak Negatif Pernikahan Siri

Yanthie Maryanti – KMTH Desain Website oleh Cahaya Hanjuang

Pernikahan Paksa Merupakan Bagian Dari TPKS

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pernikahan paksa

Seorang anak terpaksa menikah (pernikahan paksa) oleh orang tuanya karena alasan ekonomi keluarga atau dengan alasan budaya atau adat istiadat, maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Yuk kita bahas satu persatu,
Di Indonesia, perbuatan atau Tindakan  pernikahan paksa termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana penjelasan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.”

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pernikahan paksa

Dalam pasal asal ini ada penjelasan juga sejumlah perbuatan yang termasuk pernikahan paksa antara lain :

1. Pernikahan anak;
2. Pemaksaan pernikahan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
3. Pemaksaan pernikahan korban dengan pelaku perkosaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pemaksaan, akan tetapi tidak terbatas pada pemaksaan pernikahan saja.

Pasal 335 Ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagai catatan, ancaman pidana berupa denda pada Pasal 355 ayat (1) KUHP tersebut harus sesuai dengan Pasal 3 Perma 2/2012 yang dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali menjadi denda paling banyak Rp4,5 juta.

TPKS Merupakan pelanggaran HAM

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 telah ada penjelasan bahwa Pernikahan sebagai hak asasi manusia. Menikah merupakan hak asasi manusia yang terjamin oleh negara melalui UUD 1945. Juga ada pengaturan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 10 UU HAM menyatakan,

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hak asasi setiap orang. Dan perkawinan yang sah tidak dapat berlangsung karena pemaksaan.  

Menurut keterangan, Komnas Perempuan mencatat  6 (enam) bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan   Indonesia khususnya perempuan, antara lain :

1. Pendidikan:  
   anak perempuan yang kawin sebelum berusia 18  tahun, 4  kali lebih rentan dalam  menyelesaikan pendidikan menengah/setara;
2. Ekonomi:  
   Kerugian ekonomi akibat perkawinan anak ditaksir  setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB). Sebab  kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat;
3. Kekerasan dan Perceraian:  
   Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian;
4. Angka Kematian Ibu (AKI):  
   Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi  penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia  15 – 19 tahun. Ibu muda yang melahirkan juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi;
5. Angka Kematian Bayi (AKB):  
   Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar. Bila membandingkan ibu berusia 20 – 30 tahun; 
6. Stunting:  
   1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting. (Survei Nasional Sosial dan Ekonomi, United Nations Children’s Fund, dan Kidman, 2016).

Dampak tersebut melanggar pemenuhan dan penikmatan hak-hak anak perempuan, baik yang ada jaminan dalam Konstitusi, Undang-Undang dan Konvensi Internasional. Konstitusi UUD 1945, Pasal 28B ayat 2, jelas menyebutkan. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Rekomendasi Umum CEDAW No. 31 dan Konvensi  Hak Anak No. 18. Menyebutkan perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan mengingat anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, perkawinan anak  merupakan bentuk harmful practice. “

Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun 

Selanjutnya, pernikahan terpaksa yang dilakukan karena ancaman. Ini juga merupakan perbuatan melanggar ketentuan hukum. Dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan sudah di jelaskan secara konkrit bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Yang artinya memang pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Menikah karena terpaksa yang dilangsungkan di bawah ancaman adalah melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.di samping itu bagi yang beragama Islam, pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dimohonkan juga oleh suami atau istri berdasarkan Pasal 72 ayat (1) KHI.

Keterangan lebih lanjut tentang pembatalan perkawinan bisa dibaca di yanthie.com/edukasi-hukum-pembatalan-pernikahan/

Pernikahan Paksa

Yanthie Maryanti – KMTH Desain Website oleh Cahaya Hanjuang

Pembatalan Pernikahan dalam UU

Sudah kawin resmi tapi dibatalkan perkawinannya

Menikah karena terpaksa dengan sebuah alasan atau kisah perkawinan karena dijodohkan sering kali dijadikan isi cerita dalam sebuah film maupun sinetron. Pada kenyataantya, cerita menikah karena terpaksa memang masih sering  terjadi di tengah masyarakat, Entah atas keinginan atau paksaan orang tua hingga karena ancaman yang artinya merampas Hak asasi manusia dan juga melanggar ketentuan hukum seperti yang di jelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan sudah di jelaskan secara konkrit bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Yang artinya memang pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Menikah karena terpaksa yang dilangsungkan di bawah ancaman adalah melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Selanjutnya, bagi yang beragama Islam, pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dimohonkan juga oleh suami atau istri berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Lampiran KHI.

Pengertian Pembatalan Pernikahan

Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan (menurut keterangan Andi Hamzah dalam Kamus Hukum )

Meskipun dalam UU Perkawinan termasuk Peraturan Pelaksananya (PP 9/1975) tidak secara jelas mendefinisikan pengertian pembatalan perkawinan. Akan tetapi Pasal 22 UU Perkawinan dan penjelasannya menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini , pengertian “dapat” dalam pasal tersebut mengacu pada ketentuan agama masing-masing.

Selain itu Pasal 37 PP 9/1975 menerangkan bahwa pembatalan perkawinan atau batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Dilanjutkan dalam bagian penjelas, ketentuan pasal tersebut dibuat mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik bagi pasangan dan keluarga

Alasan-Alasan dan Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, alasan untuk melakukan pembatalan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan

Berdasar pada Pasal 23 UU Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, , yaitu:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. pejabat yang ditunjuk dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Pernikahan karena Ancaman

Dalam pengajuan pembatalan perkawinan , terdapat batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan karena ancaman yang melanggar hukum. Dengan demikian, apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Yang artinya pernikahan akan tetap berlanjut dengan alasan ancaman tidak terealisasi dan pasangan tersebut tidak lagi mempermasalahkan perkawinan mereka walaupun awalnya terpaksa.

Persamaan dan Perbedaan Pembatalan Pernikahan dengan Perceraian

Persamaan pembatalan nikah dengan perceraian adalah prosesnya yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (rangkuman dari artikel Tentang Pembatalan Nikah dan Perceraian)

Sedangkan, perbedaan pembatalan perkawinan dan perceraian adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan dan pembagian harta gono-gini.

Dalam perceraian, permohonan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri. Namun, dalam pembatalan perkawinan, pengajuannya dapat dilakukan oleh:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri (pasangan yang bersangkutan); dan
3. pejabat yang berwenang, selama perkawinan belum diputuskan. 

Terkait harta gono-gini, dalam perceraian sangat mungkin terjadinya sengketa pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Namun, dalam pembatalan perkawinan, perkawinan atau pernikahan dianggap tidak pernah ada atau terjadi sehingga salah satu pihak akan kesulitan dalam menuntut pembagian harta bersama atau gono-gini.

Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Kemudian penjelasan penutup dari saya adalah tentang tata cara atau Langkah-langkah pembatalan perkawinan adalah Pihak-pihak tersebut diatas dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan di daerah perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami dan/atau istri.

Tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai.

1.     Pengajuan gugatan
Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan.

2.     Pemanggilan
Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan.

3.     Persidangan
Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagai catatan, apabila telah dilakukan pemanggilan namun tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan ini dilakukan pada sidang tertutup.

4.     Perdamaian
Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian terjadi, gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan baru tersebut tidak boleh diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian atau yang telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.

5.     Putusan
Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, namun penyampaian putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Demikian tadi ulasan singkat tentang pembatalan perkawinan atau pernikahan sesuai dengan ketentuan UU di Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan Pernikahan

http://Yanthie Maryanti – KMTH

PENAHANAN DOKUMEN PRIBADI OLEH PERUSAHAAN

1. Apakah perusahaan boleh menahan dokumen pribadi karyawan ?
2. Apakah ada UU yang mengatur penahanan dokumen?
3. Apakah karyawan boleh menuntut apabila dokumen pribadi di jadikan jaminan bekerja ?

PEMBAHASAN :

Dalam UU ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan),tidak mengatur hukum tentang penahanan dokumen pribadi, akan tetapi juga tidak menyaranan untuk perusahaan melakukan penahanan.

Kekuatan hukum yang menjamin hubungan antara perusahaaan dan karyawan adalah kesepakatan kerja atau sering juga di sebut perjanjian kerja. Sedangkan perjajian atau kesepakatan kerja bersifat otonom jadi penahanan dokumen pribadi itu sah menurut hukum atas dasar perjanjian/kesepakatan kerha yang dibuat oleh perusahaan dan di setujui oleh karyawan. Sesuai dengan isi dari pasal 1320 KUH Perdata,

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

maka  perusahaan boleh saja, sah-sah saja melakukan penahanan dokumen pribadi karyawan melalui sebua perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang di setujui oleh karyawan tanpa adanya suatu paksaan atau alasan apapun,

Alasan perusahaan melakukan penahanan dokumen karyawan :

• sebagai jaminan agar karyawan tidak resign sebelum kontrak kerja berakhir.

Saat melakukan perjanjian kerja dengan syarat penahanan dokumen, ada beberapa hal yang harus di perhatikan :

1. Pastikan Ketentuan Tahan Ijazah ada dalam Perjanjian Kerja
   Dalam praktiknya, terkadang ketentuan penahanan ijazah hanya ketentuan yang diucapkan secara lisan, tanpa tertuang dalam surat perjanjian kerja. Jika seperti ini, kamu harus pastikan lagi saat membaca perjanjian kerja.

• Baca Poin-poin Perjanjian Kerja dengan Teliti
  Sebelum kamu menandatangani surat perjanjian kerja, bacalah dengan teliti setiap poin dalam perjanjian kerja. Terutama poin yang menerangkan penahanan ijazah. 

Apabila ada poin-poin dalam perjanjian kerja yang tidak kamu pahami, jangan ragu tanyakan kepada perusahaan terlebih dahulu.

Pastikan lagi kamu sudah membaca semua poin hak dan kewajiban pada perjanjian kerja sebelum kamu menandatangani surat perjanjian kerja.

Pastikan ada poin yang menulis bahwa, saaat karyawan resign ijasah harus di kembalikan,

• Ketahui Alasannya|

Jika kamu menemukan ketentuan harus menahan ijazah saat melamar pekerjaan, penting sekali untuk kamu tahu apa alasannya. 

Bisa jadi penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan tidak ada kaitannya dengan kontrak kerja, tapi karena alasan lainnya. Misalnya penggunaan fasilitas kantor seperti kendaraan untuk bekerja atau lainnya. 

• Cari Tahu Berapa Lama Ijazah Ditahan
  Berapa lama ijazah akan ditahan oleh perusahaan? Biasanya perusahaan akan menahan ijazah selama masa probation (percobaan). Namun, ada juga perusahaan yang menahan ijazah selama masa kontrak kerja atau selama kamu bekerja di sana.

Ketahuilah berapa lama perusahaan menahan ijazah. Perhatikan dengan jeli ketentuan yang membahas penahanan ijazah dalam kontrak kerja.  

Tidak lupa juga, ketahui bagaimana jika ingin mendapatkan kembali ijazahmu. Apakah ijazah harus ditebus dengan membayar penalti jika resign sebelum masa kontrak habis? Atau adakah ketentuan lainnya? Pastikanlah hal ini!

• Cari Tahu Informasi Mengenai Perusahaan
  Pahami seluk beluk tentang perusahaan sebelum kamu menandatangani surat perjanjian kerja. 

Kamu dapat mencari tahu apakah menahan ijazah adalah hal yang biasa dilakukan. Cari tahu juga, apakah ketentuan penahanan ijazah ini berlaku untuk semua karyawan atau hanya untuk posisi tertentu.

• Kamu Bisa Setuju atau Menolak
  Sebelum kamu menandatangani surat perjanjian kerja, kamu memiliki hak untuk menolak atau setuju dengan penahanan ijazah.  

Kamu bisa menanyakan apa konsekuensi yang didapatkan jika menolak kebijakan  menahan ijazah. Ajak perusahaan untuk menegosiasikan hal ini sebelum kamu menandatangani kontrak kerja.

• Minta Serah Terima Acara Penyerahan
  Bila kamu setuju ijazah akan ditahan oleh perusahaan, sebagai bukti mintalah berita acara serah terima saat kamu menyerahkan ijazahmu. 

Yang terpenting, serah terima tertulis dan pastikan nama dan jabatan yang melakukan serah terima itu jelas, karena kadang HRD itu bisa berganti2 orang, jadi pastikan nama nya jelas tertera kalo perlu ada stempel perusahaan,

Berita acara serah terima ini adalah bukti sah jika ijazahmu ada di perusahaan untuk jangka waktu tertentu, dan segala hal yang berkaitan dengan ijazah tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan.

Dokumen ini juga yang akan kamu gunakan untuk mengambil ijazahmu kembali setelah masa penahanan ijazah berakhir.

Note :

Kontrak kerja/ perjanjian kerja harus rangkap 2

Saat karyawan sudah resign, tp dokumen tidak di kembalikan,

Langkah yang harus di lakukan oleh karyawan adalah

1. datang ke perusahaan secara langsung untuk meminta kembali ijasah dan dokumen lain
2. jika tidak di berikan, maka karyawan melakukan mediasi dengan cara, datang dan mintalah ke disnaker untuk menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah ini dan laporkan saja ke disnaker bahwa dokumen pribadi anda ditahan oleh perusahaan
3. jika langkah mediasi tidak berasil maka karyawan bisa melaporkan perusaaan
4. bisa dengan gugatan perdata (wanprestasi)
5. bisa dengan gugatan pidana(penggelapan) berdasarkan pasal 374 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

PENAHANAN DOKUMEN PRIBADI OLEH PERUSAHAAN

Yanthie Maryanti – KMTH

STOP KDRT

A.    Definisi KDRT

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan  dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Dalam suatu kejadian, bisa saja pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. namun, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

B.    BENTUK KDRT

1.    Kekerasan fisik
2.    Kekerasan psikis
3.    Kekerasan seksual
4.    Penerlantaran Rumah Tangga
.
C.   Perlindungan Hukum KDRT

UU KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (lihat Pasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (lihat Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Pasal 26 ayat (1) UU KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban (lihat Pasal 26 ayat [2] UU KDRT).

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
a)    mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b)    memberikan perlindungan kepada korban;
c)    memberikan pertolongan darurat; dan
d)    membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Namun, dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (lihat Pasal 30 ayat [1], ayat [3], dan ayat [4] UU KDRT). Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. – STOP KDRT

Korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan (Pasal 10 UU KDRT) :
a.    perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.    pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.     penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d.    pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.     pelayanan bimbingan rohani.
 
D.   Jerat Hukum Pelaku

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat [1] UU KDRT).
Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta (lihat Pasal 44 ayat [4] UU KDRT). 
 
Penjelasan pasal :
1.    Pasal 6 UU KDRT
2.    Pasal 5 UU KDRT
3.    Pasal 26 ayat (1) UU KDRT 
4.    Pasal 26 ayat [2] UU KDRT
5.    Pasal 15 UU KDRT 
6.    Pasal 30 ayat [1], ayat [3], dan ayat [4] UU KDRT
7.    Pasal 10 UU KDRT
8.    Pasal 44 ayat [1] UU KDRT
9.    Pasal 44 ayat [4] UU KDRT).
 
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

STOP KDRT
 Yanthie Maryanti – KMTH

Polisi Bukan “Debt Colector”

Urusan utang piutang adalah murni hubungan keperdataan antara si berutang dan yang mengutangkan saja yang berdasarkan Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 KUH Perdata tunduk pada KUH Perdata, yang lebih lanjut mekanisme penagihannya harus sesuai dengan ketentuan acara hukum perdata.

Apabila merasa kesulitan dalam menagih utang, seorang kreditur atau pemberi utang dapat menggunakan jasa penagih utang, misalnya debt collector. Akan tetapi, perlu diingat bahwa debt collector pun memiliki beberapa skema etika atau yang biasa di sebut dengan “kode etik” menagih pembayaran dalam proses penagihan utang.Kemudian, jika ingin menempuh jalur hukum, seseorang dapat menggunakan jasa atau kuasa untuk menagih utang melalui advokat atau pengacara penagih utang, termasuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan.

Sekali lagi, saya tekankan serta menghimbau kepada semuanya bahwa siapapun tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan Peraturan Disiplin Kepolisian. Apabila dalam praktiknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Dasar hukum :

Pasal 1338 KUHPerdata

Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 KUH Perdata tunduk pada KUH Perdata,

Pasal 13 UU Kepolisian

PP No.2 th 2003 (peraturan disiplin kepolisian)

Polisi Bukan “Debt Colector”

Yanthie Maryanti – KMTH